G I O L

Endang mengungkapkan, semestinya Bupati harus terbuka kepada masyarakat tentang rencana tersebut. Masyarakat saat ini, kata Endang, sudah cukup cerdas menilai kebijakan Bupati. ”Jangan membodohi masyarakat begitu. Lha wong izin dari Perhutani saja jelas-jelas belum ada, kok mau meletakkan batu pertama. Ini kan lucu,” ungkapnya. Menurut Endang, polemik Alas Kethu adalah buntut dari sikap Bupati yang dinilai tak terbuka untuk membuka ruang dialog kepada masyarakat. ”Sudahlah, ajak masyarakat dan stakeholders berdialog bersama. Membahas dampak yang bakal terjadi dan prosedural yang harus dilalui itu seperti apa. Jangan arogan begitu. Sebentar-sebentar mengatakan, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ini kan bukan sikap seorang pemimpin,” ungkapnya. Selain itu, Endang juga menyatakan bahwa harga mati soal industrialisasi di Alas Kethu sama halnya dengan menginjak-injak harga diri masyarakat Wonogiri. Dia menjelaskan, bahwa Alas Kethu adalah milik Indonesia, namun kenapa China yang semena-mena meminta. ”Saya sebagai masyarakat Wonogiri saja merasa diinjak-injak harga diri saya. Kenapa harus di Alas Kethu? Padahal, Alas Kethu bukan milik mereka. Ini tandanya kita telah didikte China,” tegasnya. Kerja maraton Sementara, soal kesiapan Pemkab menjalin kerja sama dengan China, Kabag Kerja Sama Pemkab Wonogiri, Teguh Setiyono, menjelaskan pekan pertama bulan Juli pihaknya akan bekerja secara maraton ke Jakarta untuk menyelesaikan nota kesepakatan. ”Hari ini (kemarin-red) kami melayangkan surat ke DPRD yang intinya mengagendakan sidang persetujuan LoI (letter of intent-red). Selanjutnya, kami akan kerja maraton ke Depdagri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan untuk memperoleh surat kuasa atau surat full power,” terangnya. - Aries Susanto [solopos.net]